tanda pendaftaran usaha

now browsing by tag

 
 

Syarat Peternakan Rakyat

Dinas Peternakan dan Perikanan telah membuat aturan tentang usaha peternakan dengan kapasitas di bawah skala wajib izin atau yang kita kenal dengan Usaha Peternakan Rakyat. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan iklim usaha yang tertib dan selaras dengan perkembangan daya dukung sumberdaya serta lingkungan.

Ada hal yang menjadi perhatian khusus tentang jenis usaha peternakan rakyat ini. Yaitu letak lokasi peternakan dengan pemukiman warga. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu kegiatan sehari-hari warga sekitar, maka jarak paling dekat minimalnya 500 meter. Kemudian juga harus diperhatikan batasan jumlah hewan ternak, sebagaimana tertera dalam tabel berikut yang diambil dari data Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Bogor.

Jenis Ternak

Skala Usaha Peternakan Rakyat

(Jumlah paling banyak)

Ayam ras petelur

Ayam ras pedaging

Itik, angsa atau entok

Kalkun

Burung puyuh

Burung dara

Kambing atau domba

Sapi potong

Sapi perah

Kerbau

Kuda

Kelinci

Rusa

10.000 ekor induk

15.000 ekor produksi/siklus

15.000 ekor campuran

10.000 ekor campuran

25.000 ekor campuran

25.000 ekor campuran

300 ekor campuran

100 ekor campuran

20 ekor campuran

75 ekor campuran

50 ekor campuran

1.500 ekor campuran

300 ekor campuran

Dengan adanya batasan jumlah hewan ternak tersebut, maka aturan dan persyaratan juga akan berbeda jika jumlah hewan ternak melebihi batas yang telah ditentukan oleh aturan yang berpedoman pada Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Peternakan dan perikanan ini.

Persyaratan lain yang diperlukan adalah:

  1. Mengisi formulir permohonan pendaftaran usaha peternakan rakyat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten setempat.
  2. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk peternak.
  3. Melampirkan fotocopy persetujuan lingkungan yang diketahui oleh RT dan RW setempat.
  4. Melampirkan surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan setempat.

Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat ini memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan tanda daftar tersebut setelah peternak memenuhi semua persyaratan dan melakukan prosedur pengurusan perizinan. Dan peternak wajib melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten setempat.